Infrastruktur Belum Memadai
Jakarta, Kompas - Kenaikan harga minyak dunia ikut mendongkrak harga sejumlah komoditas pertambangan dan perkebunan. Terkait dengan pengembangan komoditas dan industri berbasis sumber daya alam, investasi perlu lebih didorong ke luar Jawa.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan hal itu pada sejumlah pelaku usaha dan diplomat asing dalam diskusi "Prospects of the Indonesia Economy in the Years to Come" di Jakarta, Rabu (9/1).
Selain kekayaan sumber daya alamnya, investasi di luar Jawa, menurut Mari, juga lebih menarik karena daya beli rata-rata masyarakat di luar Jawa sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli rata-rata penduduk Pulau Jawa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada triwulan III-2007, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, hanya Rp 7,3 juta per tahun. Sementara di Kalimantan Timur, PDRB per kapita mencapai Rp 64 juta per tahun.
"Efek dari lonjakan harga komoditas lebih berpengaruh di luar Jawa daripada di Pulau Jawa. Jadi, sektor ritel pun berpotensi lebih berkembang di luar Jawa," ujar Mari.
Meski demikian, Mari mengakui, keterbatasan infrastruktur di luar Pulau Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia, menjadi penghambat pengembangan investasi.
Infrastruktur
Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, menyatakan, Indonesia belum mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan peluang tingginya harga komoditas sebab infrastruktur di luar Jawa tidak memadai.
Fauzi mengatakan, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa memiliki nilai komersial dan diminati investor swasta.
Akan tetapi, proyek investasi berjangka panjang, termasuk investasi infrastruktur, membutuhkan keyakinan investor yang lebih kuat terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan iklim investasi.
Menurut Fauzi, pemerintah belum berhasil membangun keyakinan calon penanam modal meskipun tahun 2007 investasi mulai menggeliat. "Akan lebih mudah kalau pemerintah membiayai sendiri pembangunan infrastruktur. Dana untuk itu ada. Dana pemerintah daerah yang terparkir di Sertifikat Bank Indonesia lebih dari Rp 90 triliun. Yang jadi masalah, kemampuan pemerintah menggunakan dana untuk pembangunan proyek," ujarnya.
Sebaliknya, jika pemerintah terkendala kapasitas pengelolaan anggaran, pengembangan infrastruktur dapat diserahkan kepada swasta. "Dengan syarat, kepastian hukum dan pemangkasan pajak sebagai insentif," ujar Fauzi.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi menjelaskan, realisasi investasi tahun 2007 merupakan nilai realisasi terbesar sejak krisis tahun 1997.
Modal asing yang diinvestasikan tahun 2007 mencapai 10,34 miliar dollar AS, sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 34,87 triliun.
Penanaman modal asing (PMA) sepanjang tahun lalu paling besar dari investor asal Singapura, senilai 3,748 miliar dollar AS. Investor Singapura terutama menanamkan modal di sektor pengangkutan, komunikasi, dan jasa lainnya.
Investor asal Inggris menempati peringkat kedua dengan penanaman modal senilai 1,685 miliar dollar AS, yaitu investasi pada industri kimia, farmasi, makanan, perkebunan, dan jasa.
PMA asal Korea Selatan dan Jepang menyusul dengan nilai masing-masing 600 juta dollar AS untuk industri logam, alat transportasi, dan elektronika.
Sementara itu, modal dalam negeri paling besar ditanamkan pada industri kertas dan barang dari kertas senilai Rp 14,5 triliun. Selanjutnya, industri makanan menyerap modal dalam negeri senilai Rp 5,37 triliun. (DAY/AS)
(Sumber : Kompas, 11 Januari 2008)